PEKANBARU, Auraperjuangan.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Langkah tersebut diwujudkan melalui koordinasi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau sekaligus pembahasan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D).
Koordinasi tersebut berlangsung di Kantor Wilayah DJP Riau, Pekanbaru, Rabu (16/9). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dalam pemanfaatan data perpajakan, pengawasan wajib pajak, serta pemetaan potensi penerimaan pajak pusat dan daerah.
Kepala Bapenda Kabupaten Kampar, H. Zamhur, ST., MM, hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Bapenda Kampar Jaka Putra dan Kepala Bidang Pendataan dan PendaftaranZamzul Azmi.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas keberlanjutan kerja sama OP4D yang selama ini telah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan otoritas perpajakan.
Melalui kerja sama tersebut, sinergi diarahkan pada optimalisasi pertukaran data dan informasi perpajakan, pengawasan wajib pajak secara bersama, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta berbagai bentuk kolaborasi lain yang disepakati oleh para pihak.
Kepala Bapenda Kampar H. Zamhur, ST., MM mengatakan, kerja sama dengan Kanwil DJP Riau memiliki arti penting bagi Pemerintah Kabupaten Kampar, terutama dalam membangun sistem pengelolaan pendapatan yang semakin terintegrasi dan berbasis data.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan potensi penerimaan dapat kita petakan dan kelola dengan lebih baik. Melalui kerja sama OP4D ini, kami berharap pertukaran data dan informasi perpajakan dapat semakin optimal, sehingga pengawasan terhadap wajib pajak menjadi lebih efektif dan pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik,” ujar Zamhur.
Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Yang ingin kita bangun bukan hanya peningkatan penerimaan, tetapi juga ekosistem perpajakan yang tertib, transparan dan saling mendukung. Data yang akurat akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan sekaligus memberikan pelayanan yang lebih tepat kepada masyarakat,” tambahnya.
Zamhur menegaskan, Bapenda Kampar siap melanjutkan dan memperkuat kolaborasi dengan Kanwil DJP Riau. Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan pendapatan daerah sekaligus menggali potensi penerimaan yang masih dapat dioptimalkan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kampar, keberlanjutan PKS OP4D diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas basis data perpajakan, pemetaan potensi pajak, serta koordinasi pengawasan dan pemanfaatan data antara pemerintah daerah dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Sebelumnya, Bapenda Kabupaten Kampar juga telah menerima apresiasi dari Kanwil DJP Riau atas pelaksanaan **PKS Tripartit DJP–DJPK–Pemerintah Daerah tahun 2025**. Apresiasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Ke depan, Bapenda Kampar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendataan dan pendaftaran wajib pajak, memperkuat pemanfaatan data perpajakan, serta membangun koordinasi yang semakin erat dengan Kanwil DJP Riau.
“Insyaallah, kerja sama ini akan terus kita perkuat. Dengan kolaborasi yang baik, data yang semakin berkualitas, dan koordinasi yang semakin solid, kita berharap optimalisasi pajak pusat maupun pajak daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar,” tutup Zamhur.
Koordinasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Bapenda Kampar untuk menghadirkan tata kelola pendapatan daerah yang semakin modern, terintegrasi dan berbasis data, dengan tetap mengedepankan pelayanan serta kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.
COMMENTS