Bangkinang Kota, Auraperjuangan.com – Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., memimpin rapat penting terkait tindak lanjut Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam penerapan sistem Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota, Senin (6/4/2026) tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., para Staf Ahli Bupati, Asisten I, II, dan III Setda Kampar, para Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Kampar, serta para Kepala Bagian.
Dalam arahannya, Bupati Ahmad Yuzar menegaskan bahwa surat edaran dari Kemendagri menjadi momentum penting untuk mendorong perubahan budaya kerja ASN agar lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah yang semakin tinggi harus dijawab dengan peningkatan kinerja yang nyata.
“ASN Kabupaten Kampar harus menjadi teladan dalam disiplin, inovasi, dan pelayanan. Transformasi budaya bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya sistem penilaian kinerja ASN yang objektif, transparan, dan berbasis capaian kerja. Ia menekankan bahwa evaluasi kinerja tidak boleh bersifat formalitas, melainkan harus benar-benar mencerminkan kontribusi ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pembahasan rapat turut mengerucut pada pengaturan pola kerja WFH dan WFO. Bupati menyampaikan bahwa fleksibilitas kerja perlu diimbangi dengan tanggung jawab dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
“WFH dapat menjadi solusi dalam kondisi tertentu, namun pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Oleh karena itu, pengaturan WFH dan WFO harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah,” jelas Ahmad Yuzar.
Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala OPD menyampaikan berbagai tantangan di lapangan, di antaranya keterbatasan infrastruktur digital serta pengawasan produktivitas ASN saat bekerja dari rumah. Menanggapi hal tersebut, Bupati menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas teknologi informasi sebagai penunjang utama transformasi kerja di era digital.
Sebagai tindak lanjut, rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Setiap perangkat daerah diminta menyusun rencana aksi transformasi budaya ASN sesuai karakteristik unit kerja masing-masing. Selain itu, sistem penilaian kinerja akan diperkuat dengan indikator yang lebih terukur, serta penerapan WFH dan WFO dilakukan secara fleksibel namun tetap berorientasi pada pelayanan publik.
Menutup rapat, Bupati Kampar kembali menegaskan bahwa transformasi budaya ASN merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Transformasi budaya ASN adalah kunci kemajuan daerah. Mari kita bangun birokrasi yang profesional, transparan, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” pungkasnya. (Adv)





COMMENTS