Plh Kadis Disdikpora Kampar Jawab Aksi Mahasiswa Terkait LKS

HomeDaerahKab. Kampar

Plh Kadis Disdikpora Kampar Jawab Aksi Mahasiswa Terkait LKS

Bangkinang Kota, Auraperjuangan.com — Dugaan praktik perjualbelikan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Kampar kembali mencuat.

Puluhan massa dari Serikat Aktivis Mahasiswa Riau (SAMR) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar, Bangkinang Kota, Selasa (27/1/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Disdikpora Kampar untuk menindak tegas kepala sekolah yang diduga terlibat dalam praktik penjualan LKS kepada peserta didik.

Koordinator Lapangan SAMR, Muhammad Sofian, dalam orasinya menuntut agar Kepala Disdikpora Kabupaten Kampar segera memproses dan memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap telah “memperdagangkan dunia pendidikan”.

“Khususnya melalui penjualan LKS kepada peserta didik, padahal biaya pendidikan telah ditanggung negara melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” tegas Sofian.

Selain itu, SAMR juga meminta Disdikpora Kampar melakukan evaluasi menyeluruh dan tidak menutup kemungkinan mencopot Kepala Sekolah UPT SDN 001 Balam Jaya dan UPT SDN 008 Lubuk Sakai yang diduga terlibat dalam praktik penjualan LKS.
Massa juga mendesak agar seluruh oknum pejabat sekolah yang terbukti melakukan praktik jual beli buku LKS, baik secara langsung maupun tidak langsung, ditindak tegas tanpa pandang bulu.

“Tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan hukum dan aturan pendidikan yang berlaku,” ujar Sofian, mahasiswa STAI Al Azhar Pekanbaru.

Dalam tuntutan lainnya, massa menyatakan dukungan penuh kepada Kepala Disdikpora Kabupaten Kampar untuk memberantas kebijakan maupun praktik di satuan pendidikan milik pemerintah daerah yang tidak memiliki dasar hukum atau bertentangan dengan regulasi.

“Praktik penjualan LKS di sekolah negeri tidak hanya membebani orang tua siswa, tetapi juga mencederai prinsip pendidikan gratis dan berkeadilan yang dijamin oleh negara,” tambahnya.

Menanggapi aksi tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdikpora Kabupaten Kampar, Zulkifli, menemui langsung massa aksi. Ia menilai aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan yang patut diapresiasi.

“Adanya aksi ini menunjukkan masih ada perhatian, khususnya dari sebagian anak muda, terhadap dunia pendidikan. Ini poin positif. Jadi bukan semata kritik, tetapi bentuk kepedulian,” ujarnya.

Zulkifli juga mengakui bahwa Disdikpora memiliki keterbatasan, terutama dari sisi pengawasan. Saat ini, jumlah pengawas pendidikan dinilai belum ideal.

“Kebutuhan pengawas sebanyak 54 orang, sementara yang tersedia baru 38. Namun keterbatasan ini tidak menjadi alasan untuk tidak bekerja maksimal. Dengan sumber daya yang ada, tetap kita optimalkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, masukan dari masyarakat justru membantu dinas dalam melihat persoalan-persoalan di lapangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

“Hal-hal seperti ini membantu kami mengetahui apa saja yang perlu dibenahi. Karena itu, kami apresiasi,” katanya.

Terkait dua sekolah yang disorot dalam aksi, Zulkifli menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan tindak lanjut sejak beberapa tahun lalu, termasuk dengan melayangkan surat peringatan.

“Untuk dua sekolah tersebut, surat sudah kita layangkan bukan hanya tahun ini, tetapi sejak tahun-tahun sebelumnya. Inti permasalahannya adalah penggunaan dan penjualan LKS,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa LKS pada prinsipnya tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan di sekolah negeri.

“LKS tidak boleh dijual, kecuali merupakan produk guru sendiri. Itupun hanya sebatas biaya fotokopi per siswa. Bukan buku ber-ISBN, karena buku ber-ISBN juga tidak boleh dijual kepada siswa. Pengadaan buku dilakukan oleh sekolah menggunakan dana BOS,” tegasnya.

Menurutnya, buku yang beredar di sejumlah sekolah saat ini bukanlah LKS sebagaimana mestinya, melainkan buku ringkasan materi dan soal latihan yang hanya dikemas dengan nama LKS.

“Itu jelas tidak dibenarkan. Kecuali LKS benar-benar produk guru sendiri dan biaya fotokopi disampaikan melalui bendahara sekolah, bukan langsung kepada orang tua atau siswa,” pungkasnya.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: